Prabowo Minta Maaf soal Kabut Asap ke Malaysia-Singapura: “Bukan Kesalahan Kami”

Kompas TV – Prabowo Minta Maaf ke Singapura-Malaysia soal Asap Karhutla RI.

inisiatifidn.com, 17 November 2026, 07.00 WIB

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang menyebar hingga ke wilayah kedua negara tersebut. Namun, di tengah permintaan maaf itu, Prabowo juga menyampaikan satu pernyataan yang menarik perhatian: “It is not our fault” atau “Ini bukan kesalahan kami.”

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengakui bahwa kebakaran hutan berskala besar membutuhkan waktu hampir empat bulan untuk dikendalikan. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tetapi juga meluas hingga Malaysia dan Singapura akibat pergerakan kabut asap lintas negara.

“Ini bukan kesalahan kami, tetapi sekali lagi, kami meminta maaf. Kami sudah melakukan yang terbaik,” ujar Prabowo di hadapan para pemimpin negara ASEAN.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena permintaan maaf yang disampaikan bersamaan dengan penegasan bahwa Indonesia bukan pihak yang bersalah. Di satu sisi, pemerintah menyatakan penyesalan atas dampak yang dirasakan negara tetangga. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah memandang tanggung jawab atas persoalan kebakaran yang terjadi di wilayah Indonesia sendiri.

71 Ribu Personel Dikerahkan, 16 Orang Gugur

Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan sekitar 71.000 personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya pemadaman tersebut bukan tanpa pengorbanan. Sebanyak 16 personel dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Dua helikopter juga dilaporkan hilang selama operasi penanganan kebakaran.

Ia turut menyebut fenomena El Niño sebagai salah satu faktor yang memperburuk kondisi kebakaran. Menurut Prabowo, kondisi El Niño yang terjadi merupakan salah satu yang terberat dalam 50 tahun terakhir.

Meski demikian, persoalan karhutla tidak bisa hanya dilihat dari faktor cuaca. Pengawasan kawasan hutan, aktivitas perusahaan, tata kelola lahan, serta penegakan hukum juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Sebab, ketika kebakaran terjadi berulang, masyarakat berhak mengetahui apakah sistem pencegahan dan pengawasan yang selama ini dijalankan sudah benar-benar bekerja.

104 Perusahaan Jadi Perhatian Pemerintah

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengungkapkan langkah penindakan terhadap perusahaan yang berkaitan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan.

Ia menyebut pemerintah telah mencabut 17 izin konsesi perusahaan. Selain itu, 26 perusahaan sedang dalam penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa.

Prabowo juga menyampaikan bahwa secara keseluruhan terdapat 104 perusahaan yang sedang diselidiki kepolisian.

Langkah tersebut menjadi penting untuk menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan dengan mengerahkan petugas pemadam kebakaran. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Namun, publik tentu tidak cukup hanya menerima pengumuman mengenai jumlah perusahaan yang diselidiki. Masyarakat juga berhak mengetahui perkembangan kasus, hasil penyelidikan, hingga tindakan hukum yang benar-benar dijalankan.

Permintaan Maaf di Forum ASEAN, Bagaimana dengan Rakyat Indonesia?

Persoalan kabut asap sebenarnya bukan hanya menyangkut hubungan diplomatik antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Di dalam negeri, masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak juga harus menghadapi konsekuensi kebakaran hutan dan lahan.

Kualitas udara yang memburuk, ancaman gangguan kesehatan, aktivitas masyarakat yang terganggu, hingga kerusakan lingkungan merupakan persoalan yang tidak boleh dikesampingkan.

Karena itu, permintaan maaf kepada negara tetangga seharusnya berjalan beriringan dengan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya sendiri.

Pemerintah perlu memastikan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pengawasan terhadap perusahaan, pencegahan pembakaran lahan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat harus menjadi agenda yang berkelanjutan.

Prabowo sendiri menegaskan bahwa pemerintah berencana memperkuat program pencegahan kebakaran melalui pembentukan badan baru dan sejumlah program tambahan. Ia menyatakan pemerintah ingin lebih mengutamakan pencegahan daripada hanya bertindak ketika kebakaran sudah terjadi.

Kini, tantangannya adalah membuktikan bahwa rencana tersebut benar-benar dapat dijalankan.

Sebab, persoalan ini bukan semata tentang bagaimana Indonesia menjelaskan situasi kepada negara tetangga. Ada tanggung jawab yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat: memastikan lingkungan tetap terjaga dan warga tidak terus-menerus menjadi korban kabut asap.

Pada akhirnya, jika kebakaran terjadi di wilayah Indonesia dan dampaknya dirasakan hingga ke negara tetangga, publik tentu berhak bertanya: jika bukan kesalahan kita, lalu siapa yang harus bertanggung jawab?

Pertanyaan tersebut bukan untuk menghakimi sebelum fakta dibuktikan, melainkan menjadi pengingat bahwa setiap persoalan publik membutuhkan penjelasan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.